Demo Site

belajar bahasa inggris cepat tanpa grammar pertama kali di Indonesia

Saturday, June 27, 2009

Teori Perdagangan Internasional

belajar bahasa inggris cepat tanpa grammar pertama kali di Indonesia
Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun (lihat Jalur Sutra, Amber Road), dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.

Teori Perdagangan Internasional
Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau quota barang impor.
Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan.

Model Ricardian
Model Ricardian memfokuskan pada kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori pedagangan internasional. Dalam Sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi dimana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang komoditas. Juga, model Ricardian tidak secara langsung memasukan faktor pendukung, seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara.

Model Heckscher-Ohlin
Model Heckscgher-Ohlin dibuat sebagai alternatif dari model Ricardian dan dasar kelebihan komparatif. Mengesampingkan kompleksitasnya yang jauh lebih rumit model ini tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Bagaimanapun, dari sebuah titik pandangan teoritis model tersebut tidak memberikan solusi yang elegan dengan memakai mekanisme harga neoklasikal kedalam teori perdagangan internasional.

Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Masalah empiris dengan model H-o, dikenal sebagai Pradoks Leotief, yang dibuka dalam uji empiris oleh Wassily Leontief yang menemukan bahwa Amerika Serikat lebih cenderung untuk mengekspor barang buruh intensif dibanding memiliki kecukupan modal.

Faktor Spesifik
Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika modal tidak bergerak antar industri pada satu masa pendek. Faktor spesifik merujuk ke pemberian yaitu dalam faktor spesifik jangka pendek dari produksi, seperti modal fisik, tidak secara mudah dipindahkan antar industri. Teori mensugestikan jika ada peningkatan dalam harga sebuah barang, pemilik dari faktor produksi spesifik ke barang tersebut akan untuk pada term sebenarnya. Sebagai tambahan, pemilik dari faktor produksi spesifik berlawanan (seperti buruh dan modal) cenderung memiliki agenda bertolak belakang ketika melobi untuk pengednalian atas imigrasi buruh. Hubungan sebaliknya, kedua pemilik keuntungan bagi pemodal dan buruh dalam kenyataan membentuk sebuah peningkatan dalam pemenuhan modal. Model ini ideal untuk industri tertentu. Model ini cocok untuk memahami distribusi pendapatan tetapi tidak untuk menentukan pola pedagangan.

Model Gravitasi
Model gravitasi perdagangan menyajikan sebuah analisa yang lebih empiris dari pola perdagangan dibanding model yang lebih teoritis diatas. Model gravitasi, pada bentuk dasarnya, menerka perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara dalam ukuran ekonominya. Model ini meniru hukum gravitasi Newton yang juga memperhitungkan jarak dan ukuran fisik diantara dua benda. Model ini telah terbukti menjadi kuat secara empiris oleh analisa ekonometri. Faktor lain seperti tingkat pendapatan, hubungan diplomatik, dan kebijakan perdagangan juga dimasukkan dalam versi lebih besar dari model ini.

Manfaat perdagangan internasional

Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut.

* Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri
Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanyaperdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.

* Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

* Memperluas pasar dan menambah keuntungan
Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.

* Transfer teknologi modern
Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efesien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

Faktor pendorong
Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut :
  1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
  2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
  3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi
  4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
  5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
  6. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
  7. Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
  8. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.

Peraturan/Regulasi Perdagangan Internasional
Umumnya perdagangan internasional diregulasikan melalui perjanjian bilatera antara dua negara. Selama berabad-abad dibawah kepercayaan dalam Merkantilisme kebanyakan negara memiliki tarif tinggi dan banyak pembatasan dalam perdagangan internasional. pada abad ke 19, terutama di Britania, ada kepercayaan akan perdagangan bebas menjadi yang terpenting dan pandangan ini mendominasi pemikiran diantaranegara barat untuk beberapa waktu sejak itu dimana hal tersebut membawa mereka ke kemunduran besar Britania. Pada tahun-tahun sejak Perang Dunia II, perjanjian multilateral kontroversial seperti GATT dab WTO memberikan usaha untuk membuat regulasi lobal dalam perdagangan internasional. Kesepakatan perdagangan tersebut terkadang berujung pada protes dan ketidakpuasan dengan klaim dari perdagangan yang tidak adil yang tidak menguntungkan secara mutual.

perdagangan bebas biasanya didukung dengan kuat oleh sebagian besar negara yang berekonomi kuat, walaupun mereka terkadang melakukan proteksi selektif untuk industri-industri yang penting secara strategis seperti proteksi tarif untuk agrikultur oleh Amerika Serikat dan Eropa. Belanda dan Inggris Raya keduanya mendukung penuh perdagangan bebas dimana mereka secara ekonomis dominan, sekarang Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Jepang merupakan pendukung terbesarnya. Bagaimanapun, banyak negara lain (seperti India, Rusia, dan Tiongkok) menjadi pendukung perdagangan bebas karena telah menjadi kuat secara ekonomi. Karena tingkat tarif turun ada juga keinginan untuk menegosiasikan usaha non tarif, termasuk investasi luar negri langsung, pembelian, dan fasilitasi perdagangan. Wujud lain dari biaya transaksi dihubungkan dnegan perdagangan pertemuan dan prosedur cukai.

Umumnya kepentingan agrikultur biasanya dalam koridor dari perdagangan bebas dan sektor manufaktur seringnya didukung oleh proteksi. Ini telah berubah pada beberapa tahun terakhir, bagaimanapun. Faktanya, lobi agrikultur, khususnya di Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, merupakan penanggung jawab utama untuk peraturan tertentu pada perjanjian internasional besar yang memungkinkan proteksi lebih dalam agrikultur dibandingkan kebanyakan barang dan jasa lainnya.

Selama reses ada seringkali tekanan domestik untuk meningkatkan arif dalam rangka memproteksi industri dalam negri. Ini terjadi di seluruh dunia selama Depresi Besar membuat kolapsnya perdagangan dunia yang dipercaya memperdalam depresi tersebut.

Regulasi dari perdagangan internasional diselesaikan melalui World Trade Organization pada level global, dan melalui beberapa kesepakatan regional seperti MerCOSUR di Amerika Selatan, NAFTA antara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, dan Uni Eropa anatara 27 negara mandiri. Pertemuan Buenos Aires tahun 2005 membicarakan pembuatan dari Free Trade Area of America (FTAA) gagal total karena penolakan dari populasi negara-negara Amerika Latin. Kesepakatan serupa seperti MAI (Multilateral Agreement on Invesment) juga gagal pada tahun-tahun belakangan ini.

sumber : Wikipedia

Saturday, June 20, 2009

Konsep Dasar Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

belajar bahasa inggris cepat tanpa grammar pertama kali di Indonesia
KONSEP DASAR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Bagi kamu-kamu yang mau belajar tentang dasar-dasar akuntansi, silahkan Download E-Book KONSEP DASAR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN JILID 2
ebook ini lengkap banget... selain itu disetiap BAB terdapat latihan-latihan yang pastinya akan ngebatu kamu banget!
Ebook ini berisi tentang :

AKUNTANSI DAN OPERASI BISNIS
A. Pengertian dan Tujuan Akuntansi
B. Peran Akuntansi dalam Perusahaan dan Pengguna Akuntansi
C. Profesi Akuntansi
D. Bidang-bidang Spesialisasi Akuntansi
E. Jenis-jenis Perusahaan
F. Jenis-jenis Organisasi Perusahaan

TRANSAKSI BISNIS PERUSAHAAN DAN PERSAMAAN DASAR AKUNTASI
A. Pengertian Transaksi Bisnis Perusahaan
B. Persaman Dasar Akuntansi
C. Analisis Transaksi
D. Laporan Keuangan
Contoh Soal dan Penyelesaiannya

AKUN (REKENING) DAN PENGGUNAANNYA
A. Pengertian Akun, Buku Besar dan Jeni sjenis Akun dalam Perusahaan
B. Bentuk-bentuk Akun
C. Sifat-sifat Akun dan Aturan Pencatatan Akun
D. Akun dan Persamaan Dasar Akuntansi
E. Saldo Normal Akun
F. Cara Pencatatan Transaksi dalam Akun

PENCATATAN TRANSAKSI BISNIS
A. Memahami Langkah-langkah dalam Proses Pencatatan
B. Menganalisis Pengaruh Transaksi Bisnis terhadap Akun
C. Pengertian Jurnal dan Fungsinya
D. Bentuk-bentuk Buku Jurnal (Harian)
E. Menyiapkan Ayat-ayat Jurnal di Buku Harian

POSTING DAN BUKU BESAR
A. Buku Besar dan Kegunaannya
B. Daftar Akun (Rekening)
C. Posting (Pemindahan) Ayat Jurnal ke Buku Besar

NERACA SALDO
A. Pengertian dan Kegunaan Neraca Saldo
B. Prosedur Menyiapkan Neraca Saldo
C. Keterbatasan Neraca Saldo
D. Menyiapkan Neraca Saldo
E. Mendeteksi Neraca Saldo yang Tidak Seimbang

PENYESUAIAN DAN KOREKSI AKUN (REKENING)
A. Kebutuhan Penyesuaian
B. Jenis-jenis Penyesuaian
C. Jurnal Penyesuaian
D. Koreksi dan Ayat Jurnal Koreksi
Contoh Soal dan Penyelesaiannya

NERACA LAJUR
A. Pengertian dan Kegunaan Neraca Lajur
B. Bentuk dan Isi Neraca Lajur
C. Menyiapkan Neraca Lajur
Contoh Soal dan Penyelesaiannya

LAPORAN KEUANGAN
A. Jenis-jenis Laporan Keuangan
B. Bentuk Laporan Keuangan
C. Menyiapkan Laporan Keuangan

PENUTUPAN BUKU DAN JURNAL PEMBALIK
A. Menjelaskan Kegunaan Jurnal Penutup
B. Menyiapkan Jurnal Penutup
C. Tahap-tahap Menutup Akun Nominal
D. Jurnal Penutup untuk Perusahaan Persekutuan
E. Jurnal Penutup untuk Perusahaan Perseroan
F. Kegunaan Jurnal Pembalik (Reversing Entry)
G. Menyiapkan Jurnal Pembalik

NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN
A. Pengertian dan Kegunaan Neraca Saldo setelah Penutupan
B. Bentuk-bentuk Neraca Saldo setelah Penutupan
C. Menyiapkan Neraca Saldo setelah Penutupan

KARAKTERISITIK PERUSAHAAN DAGANG
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Operasi Perusahaan Dagang
B. Laporan Keuangan untuk Perusahaan Dagang
C. Transaksi di Perusahaan Dagang

AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG
A. Jurnal Khusus dan Jurnal Umum
B. Macam dan Bentuk Jurnal Khusus
C. Akuntansi Pembelian
D. Akuntansi Penjualan
E. Akuntansi Persediaan
F. Buku Besar dan Buku Pembantu

NERACA SALDO
A. Pengertian dan Kegunaan Neraca Saldo Perusahaan Dagang
B. Prosedur Membuat Neraca Saldo Perusahaan Dagang
C. Menyiapkan Neraca Saldo Perusahaan Dagang

PENILAIAN PERSEDIAAN DAN PERHITUNGAN HARGA POKOK PENJUALAN
A. Penilaian Persediaan dan Penghitungan Harga Pokok Penjualan dengan Metode FIFO
B. Menentukan Nilai Persediaan dan Harga Pokok Penjualan dengan Metode LIFO
C. Menentukan Nilai Persediaan dan Perhitungan Harga Pokok Penjualan dengan Metode Rata-rata
D. Menentukan Nilai Persediaan dan Harga Pokok Penjualan Metode Identifikasi Khusus

PENYELESAIAN SIKLUS AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG
A. Jurnal Penyesuaian
B. Menyiapkan Neraca Lajur
C. Menyusun Laporan Keuangan
D. Jurnal Penutup
E. Neraca Saldo setelah Penutup

PRAKTEK SIKLUS AKUNTANSI
Praktek Siklus Akuntansi
Pertanyaan

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI
A. Pendahuluan
B. Pengertian Akuntansi
C. Pengguna Akuntansi
D. Karakteristik Perusahaan
E. Bidang-bidang Akuntansi
F. Profesi Bidang Akuntansi
G. Jenis-jenis Laporan Keuangan

KERANGKA DASAR AKUNTANSI KEUANGAN
A. Pendahuluan
B. Pengertian dan Manfaat Kerangka Dasar
C. Tujuan Laporan Keuangan
D. Asumsi Dasar
E. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
F. Unsur-unsur Laporan Keuangan
G. Pengakuan dan Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

KAS
A. Pendahuluan
B. Pengertian Kas
C. Komposisi Kas
D. Manajemen Pengendalian Kas
E. Kas Kecil
F. Rekonsiliasi Laporan Bank

PIUTANG
A. Pengertian Piutang
B. Klasifikasi Piutang
C. Pengakuan Piutang Usaha (Account Receivable)
D. Penilaian Piutang Usaha
E. Penagihan Piutang yang Telah Dihapuskan
F. Disposisi Piutang
G. Piutang Wesel (Wesel Tagih)
H. Pencatatan Piutang Wesel (Wesel Tagih)
I. Penilaian Piutang Wesel (Wesel Tagih)
J. Mendiskontokan Wesel

PERSEDIAAN
A. Pengertian
B. Jenis-jenis Persediaan
C. Pengukuran Persediaan
D. Sistem Pencatatan Persediaan
E. Penentuan Kuantitas Persediaan
F. Penilaian Persediaan
G. Perbandingan Metode Penentuan Biaya
Persediaan dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan
H. Metode Penilaian Persediaan Selain Harga Pokok

INVESTASI JANGKA PENDEK
A. Pengertian Investasi dan Tujuan Investasi
B. Klasifikasi Investasi Saham
C. Investasi dalam Saham
D. Pengukuran dan Pencatatan Investasi Lancar
E. Penilaian Investasi Saham (Pelaporan Pada Nilai Terendah antara Biaya dan Nilai Pasar)
F. Investasi Lancar Obligasi

ASET TETAP
A. Penilaian Aset Tetap
B. Akun-akun yang Tergolong Aset Tetap
C. Penentuan Harga Pokok Berbagai Jenis Aset Tetap dengan Cara Membeli
D. Penentuan Harga Pokok Aset Tetap dengan Cara Membangun Sendiri
E. Penyajian Aset Tetap di Laporan Keuangan

PENYUSUTAN ASET TETAP
A. Pendahuluan
B. Faktor-faktor Perhitungan Penyusutan
C. Metode-metode Penyusutan
D. Penyajian Penyusutan Aset Tetap di
Laporan Keuangan

KEWAJIBAN
A. Pengertian Kewajiban
B. Kewajiban Lancar
C. Jenis-jenis Kewajiban Lancar
D. Penyajian Kewajiban di Laporan Keuangan

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
A. Pengertian Kewajiban Jangka Panjang
B. Jenis-jenis Kewajiban/ Utang Jangka Panjang

EKUITAS
A. Jenis-jenis Ekuitas dan Sumber Perubahannya
B. Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Saham
C. Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Laba
Ditahan dan Dividen

PENGAKUAN PENDAPATAN
A. Pengertian Pendapatan
B. Pengakuan Pendapatan
C. Pengukuran Pendapatan
D. Penyimpangan dari Dasar Penjualan

Semoga Ebook KONSEP DASAR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN ini membantu kamu,,,
Karena kalau kita mau ahli dalam akuntansi, ya harus menguasai Akuntansi dasar kan??

Bagi yang belum punya reader PDF, silahkan download Foxit Reader

Wednesday, June 17, 2009

Politik Dumping

belajar bahasa inggris cepat tanpa grammar pertama kali di Indonesia
Pengertian Dumping

• Barang Dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat Harga Ekspor yang lebih rendah dari Nilai Normalnya di negara pengekspor

• Subsidi adalah :

a. Setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan pemerintah baik langsung atau tidak langsung kepada perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir


b. Setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke negara yang bersangkutan

Ketentuan Umum

A. Bea Masuk Anti Dumping

Bea Masuk Anti dumping dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri. Besarnya Bea Masuk Antidumping adalah setinggi-tingginya sama dengan margin dumping yaitu selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang dumping. Nilai normal adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis di pasar domestik negera pengekspor untuk tujuan konsumsi.

B. Bea masuk Imbalan

Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang yang mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri Besarnya Bea Masuk Imbalan adalah setinggi-tingginya sama dengan subsidi neto

Subsidi neto adalah selisih antara subsidi dengan :

a. biaya permohonan, tanggungan atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi, dan/atau

b. pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk pengganti subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut

Dalam hal importasi barang yang bersangkutan dapat dikenakan Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan secara bersamaan, maka harus dikenakan salah satu yang tertinggi.

Komite anti Dumping

Untuk menangani masalah dumping dan imbalan, pemerintah dalam hal ini Menteri Perindustrian dan Perdagangan membentuk KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI) yang beranggotakan unsur Deperindag, Depkeu dan departemen atau lembaga non departemen terkait lainnya.

Komite tersebut bertugas :

1. melakukan penyelidikan terhadap Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi
2. mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi
3. mengusulkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan
4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan
5. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Tahap pertama dari proses Anti Dumping adalah penyelidikan oleh Komite Anti Dumping yang dilaksanakan oleh TIM OPERASIONAL ANTI DUMPING (TOAD) atas barang impor yang diduga sebagai barang Dumping dan/atau barang mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian. Bagi industri dalam negeri inisiatif untuk melakukan penyelidikan tersebut dapat dilakukan atas inisiatif dari komite sendiri atau karena permohonan industri dalam negeri.

Dalam hal adanya permohonan dari industri dalam negeri, komite harus memberikan keputusan menolak atau menerima dan memulai penyelidikan atas permohonan tersebut paling lama 30 hari sejak diterimanya permohonan tersebut. Keputusan diambil berdasarkan penelitian atas bukti yang diajukan dan dianggap memenuhi persyaratan.

Penyelidikan harus diakhiri dalam waktu 12 bulan sejak keputusan dimulainya penyelidikan, namun dalam hal tertentu dapat diperpanjang menjadi selama-lamanya 18 bulan.

Dalam hal terbukti adanya dumping, komite menyampaikan besarnya marjin dumping dan/atau subsidi netto dan mengusulkan pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Menperindag memutuskan besarnya nilai tertentu untuk pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalanyang besarnya sama dengan atau lebih kecil dari Marjin Dumping dan/atau Subsidi Netto.

Atas dasar keputusan Menperindag tersebut, Menteri Keuangan menetapkan besarnya Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan. Dalam hal tidak terbukti, komite menghentikan penyelidikan dan melaporkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Bukti dan Tindakan

Dalam melaksanakan penyelidikan, TOAD memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan mengenai informasi yang diperlukan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan bukti-bukti secara tertulis. Khusus untuk eksportir atau produsen luar negeri, diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan komite dalam waktu maksimal 30 hari. Untuk kepentingan penelitian kebenaran informasi, komite dapat melakukan penyelidikan di luar negeri, sepanjang mendapat

Dasar Hukum

• UU No. 10 Tahun 1995 tentang KepabeananPeraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk

Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan

• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No: 430/MPP/Kep/9/1999 tentang Komite Antidumping Indonesia dan Tim Operasional Antidumping

• Surat Edaran Dirjen Bea dan No. SE-19/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping/Sementara

Menurut Robert Willig ada 5 tipe dumping yang dilihat dari tujuan eksportir, kekuaran pasar dan struktur pasar import, antara lain:

1. Market Expansion Dumping

Perusahaan pengeksport bisa meraih untung dengan menetapkan “mark-up” yang lebih rendah di pasar import karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah.
2. Cyclical Dumping

Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.

3. State Trading Dumping

Latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi.
4. Strategic Dumping

Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategis keseluruhan negara pengekspor, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara pengekspor. Jika bagian dari porsi pasar domestik tiap eksportir independen cukup besar dalam tolok ukur skala ekonomi, maka memperoleh keuntungan dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pesaing-pesaing asing.
5. Predatory Dumping

Istilah predatory dumping dipakai pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan mendepak pesaing dari pasar, dalam rangka memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor. Akibat terburuk dari dumping jenis ini adalah matinya perusahan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis.

Adapun Kriteria dumping yang dilarang oleh WTO adalah dumping oleh suatu negara yang:

1. Harus ada tindakan dumping yang LTFV (less than fair value)

2. Harus ada kerugian material di negara importir

3. Adanya hubungan sebab-akibat antara harga dumping dengan kerugian yang
terjadi. Seandainya terjadi dumping yang less than fair value tetapi tidak menimbulkan kerugian, maka dumping tersebut tidak dilarang.

Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak fair, karena bagi negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengganguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri.

Kapan praktik dumping masuk pada pengawasan KPPU jika, memang dampak dari praktik dumping tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian maka KPPU harus dapat menilai apakah maksud dari praktik dumping maupun (predatory pricing) bahwa memang ada pesaing-pesaing usaha anggota perjanjian kartel bertujuan untuk menyingkirkan pesaing usaha lain dari pasar (harga pasar yang sangat rendah). Ini adalah strategi hambatan klasik, di mana para pesaing usaha tidak lagi bersaing berdasarkan instrumen penawaran, melainkan menggunakan instrumen-instrumen nonpersaingan untuk bertahan di pasar. Praktik dumping dari kacamata persaingan usaha apabila tujuan dari praktik dumping memang ingin menghilangkan pesaing, dan adanya hambatan terhadap persaingan, ataupun ingin menjadi posisi dominan (abuse of dominant position) maka KPPU bisa menangani kasus tersebut.

Sebagai kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisa tersebut di atas maka praktik dumping merupakan rezim dari Hukum Perdagangan Internasional di bawah kendali WTO. Sanksi yang diberikan apabila terbukti melakukan praktik dumping dikenakan sanksi berupa BMAD, apabila pihak yang dikenai sanksi keberatan terhadap BMAD maka dapat mengajukan keberatan ke panel WTO melalui Komisi Antidumping di DSB (Dispute Settlement Body).

Sementara menjual harga di bawah harga pasar maupun melakukan predatory price dalam kacamata hukum persaingan akan menghambat adanya persaingan sehat. Praktik dumping dalam jangka pendek menguntungkan konsumen namun pada jangka panjang akan merugikan konsumen dan termasuk industri pesaing yang memiliki industri barang yang sejenis. Tentunya apabila tujuannya untuk menyingkirkan pesaing maka jelas merupakan persaingan yang tidak sehat dan menjadi pengawasan dari KPPU.

Saturday, June 6, 2009

SEKILAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

belajar bahasa inggris cepat tanpa grammar pertama kali di Indonesia
Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.


Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia
Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah
Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

sumber : http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/

Wednesday, June 3, 2009

Sifat dasar akuntansi

belajar bahasa inggris cepat tanpa grammar pertama kali di Indonesia
Prinsip dasar Akuntansi adalah Prinsip sifat-sifat yang mendasari Akuntansi dan seluruh outputnya (lap. keuangan) yang menjadi dasar dalam pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan.

Sifat dasar akuntansi atara lain adalah :
  1. Accounting entity (unit usaha)
  2. Going Concern, adanya asumsi perusahaan akan terus berjalan.
  3. measurment (dapat diukur)
  4. time period biasanya 1 Januari- 31 Desember
  5. Monetery Unit (satuan keuangan, misalnya Rp, USD)
  6. Accrual basis yaitu akuntansi akan mencatat transaksi disaat transaksi tersebut terjadi, sehingga jika perusahaan menerima pemasukan dari penjualan produk nya, maka kegiatan itu akan langsung dicatat tanpa melihat apakah perusahan telah menerima pembayaran dari transaksi penjualan tersebut tentu ini akan menambah jumlah piutang usaha, hal ini berlaku pada semua transaksi tanpa terkecuali, misalkan perusahaan membeli sebuah mesin produksi meskipun pengeluaran kas belum terjadi pencatatan terhadap kegiatan keuangan tersebut tetap dilakukan sehingga akan berpengaruh pada bertambahnya utang usaha
  7. Exchange Price
  8. approxination (estimasi, perkiraan)
  9. judgment
  10. materiality
Related Posts with Thumbnails