Demo Site

belajar bahasa inggris cepat tanpa grammar pertama kali di Indonesia

Friday, May 15, 2009

Akutansi Sektor Publik

belajar bahasa inggris cepat tanpa grammar pertama kali di Indonesia
Definisi dan ruang lingkup akutansi sector publik
Teori akutansi secara konvensional dihubungkan dengan akutansi keuangan. Pada era 1970-an merupakan awal bagi mulainya usaha untuk memahami dan mengembangkan praktek pelaporan keuangan bagi organisasi sector publik.

Definisi akutansi yang banyak diterima saat ini adalah yang diberikan oleh AICPA, termuat dalam Statement of The Accounting Principles Board No.4 (APB No.4) yang menyatakan bahwa :
“Akutansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk menjalankan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dalam suatu entitas (kesatuan) usaha yang diharapkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomik dalam menetapkan pilihan yang tepat diantara berbagai alternatif tindakan”

Dengan demikian akutansi bukan hanya merupakan pembukuan pencatatan transaksi semata, melainkan sebagai wahana pelayanan jasa yang berfungsi mempersiapkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan bagi pemakai laporan keuangan.

Sector publik, lingkupnya cukup kompleks meliputi multi entitas ekonomi dan legal yang beraneka ragam dengan latar belakangnya. Pengembangan pemahaman karakter sector publik perlu dilakukan dengan pertimbangan :
1. Perubahan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan di bidang pelayanan umum.
2. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, maka penataan kelembagaan negara, instansi pemerintah, entitas ekonomi, dan satuan-satuan kerja sector publik, dilakukan berdasr prinsip : transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan standar mutu pelayanan yang sama (excellence service)

Teori akutansi dan organisasi sector publik
Secara alami, kelompok organisasi sector publik dapat dibagi dalam :
1. Pemerintah pusat
2. Pemerintah daerah
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD)
4. Badan Umum Non Departemen
5. Yayasan
6. Koperasi
7. Perkumpulan/asosiasi.

Pluralisnya akutansi sector publik tampaknya menjadi kunci proses demokratisasi profesi dan system yang terimplementasi di organisasi sector publik. Sehingga karakter organisasi menentukan praktik akutansi yang ada.

Hubungan akutansi dan organisasi sector publik dapat dibedakan sebagai berikut :
1. Berorientasi Laba (cantoh : BUMN)
2. Berorientas non-laba tipe A, yang bersumber dari pendapatan penjaualan barang dan jasa (contoh : BUMN, Perum)
3. Berorientasi non-laba tipe B (selain no.1 dan 2), diperoleh dari selain penjualan barang dan jasa.

Basis Akutansi sector publik.
Pemahaman akan praktik negara lain . basis akutansi adalah himpunan dari standar akutansi yang menetapkan yang dikenal yaitu dasar kas.

Basis kas
Adalah mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat tas,.
Jenis penerimaan kas, meeliputi penrimaan transaksi keungan pada saat dibayarkan.

Manfaat dasar kas.
1. laporan keuangan
2. perspektif histories
3. kesesuaian dengan anggaran.
4. karakteristik kulalitatif
5. biaya.

Keterbatasan dasar kas :
Informasi yang lebih kompleks tidak disedeikan oleh kautanis dasar kas.
Informasi dasar kas yang lebih kompleks tidka dapat disedeiakan oleh akutansi dasar kas.
Las berfokus pada aliran ks dan mengabaikan aliran sumber daya lainnya.

Basist modifikasi kas.
Karaktersitik basis ini ialah :
  1. Pembukuan masih dibuka pada akhir periode dengan ditambah suatu jangka panjang waktu tertentu setelah puluhan tahun.
  2. Penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama periode perpanjangan tersebut, berasal dari transaksi sebelumnya, diakui sebagai pendapatan dan pengeluaran dari tahun fiscal sebelumnya.
  3. Arus kas pada awal periode pelaporan, yang telah dipertanggungjawabkan pada periode sebelumnya dikuranagkan bdari aliran kas pada periode saat ini.

Basis Modifikasi Aktual
Karakteristik basis ini ialah
1. Transaksi diakui pada saat transaksi terjadi
2. Aset fisik dibiayakan pada waktu pembelian
3. Seluruh asset dan kewajiban lainnya diakui seperti dasar actual.

Basis Akrual
Manfaat dasar akrual :
a. Fungsi Laporan Keuanagn bagi pemakai (Masyarakat) :
  1. Mamperlihatkan tingkat akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya.
  2. Memeperlihatkan tingkat akuntabilitas dalam mengelola seluruh aktiva dan kewajiban yang diakui dalam laporan keuangan.
  3. Memperlihatkan bagaiman pemrintah dalm amengelola aktivitas keuangna, kewajiban dan membuat komitmen.
  4. Memperlihatkan kondisi keuangan pemrintah.
  5. Untuk menilai kinerja atau prestasi pemerintah.

b. Fungsi Laporan Keuangan bagi pemakai (pemerintah) :

1. Sebagai informasi secara keseluruhan posisi keuangan dan secara detail informasi di dalam aktiva dan kewajiban untuk :
- Mengambil keputusan untuk memungkinkan pelayanan yang diberikan
- Memperlihatkan akuntabilitas pemrintah kepada mayarakat bagaimana mengelola aktiva dan kewajiban
- Melakukan perencanaan untuk pendanaan atas aktiva dan aktiva pengganti.
- Melkuakan perencanaan pembayaran kembali, atau pelunasan kewajiban, mengelola posisi kas dan keperluan keuangan.
2. Untuk menilai keputusan yang dibuat tahun lalu dalam mengelola keuangan, dan menjadikan pedoman untuk keputusan di masa yang akan datang.
3. Memutuskan bagaiman cara untuk melakukan efisiensi terhadap asset, pengendalian kewajiban, dan membuat laporan.
4. Basis akrual memungkinkan organsasi untuk mencata dengan lengkap mengenai ast dan kewajiban.

1 komentar:

nico wardana syahputra said...

thanks gan inpo y...

Post a Comment

Silahkan berikan komentar, kritik, saran serta tambahan untuk tulisan diatas....

Related Posts with Thumbnails