Demo Site

belajar bahasa inggris cepat tanpa grammar pertama kali di Indonesia

Wednesday, April 29, 2009

Kebijakan Moneter

belajar bahasa inggris cepat tanpa grammar pertama kali di Indonesia
Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter (bank sentral) dalam bentuk pengendalian agregat moneter (seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan.
Perkembangan perekonomian yang diinginkan dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia.

Tujuan Kebijakan Moneter
Tujuan kebijakan moneter yaitu :
* Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dalam perekonomian.
* Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga.
* Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi.
* Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terealisasi melalui sumber penerimaan yang normal.

Fungsi Bank Sentral
* Mengedarkan mata uang
* Stabilisasi nilai uang
* Pengarah sistem perbankan
* Pelaksana kebijakan moneter
* Menjalankan fungsi promosi, regulasi, dan supervisi
* Bank dan penasihat bagi pemerintah
* Mengatur sirkulasi uang dan kredit
* Sumber likuiditas akhir bagi sistem perbankan dan finansial
* Memonitor dan mengelola neraca pembayaran dan nilai tukar

Jenis-jenis Kebijakan Moneter
1. Kebijakan moneter ketat (tight money policy) untuk mengurangi/membatasi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi.
2. Kebijakan moneter longgar (easy money policy) untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi.

Untuk mengatasi inflasi pemerintah mengambil beberapa kebijakan moneter, antara lain :
A. Kebijakan Diskonto
Kebijakan diskonto adalah satu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan menambah atau mengurangi jumlah uang dengan cara menaikan atau menurunkan tingkat suku bunga.
Jika bank sentral menaikan suku bunga diharapkan masyarakat tertarik untuk menyimpan uang di bank dengan demikian jumlah uang yang beredar berkurang. Selain itu kenaikan suku bunga tabungan akan meningkat suku bunga kredit, dengan naiknya suku bunga kredit orang akan enggan untuk mengajukan kredit.

Jika suku bunga turun, tentu keadaannya mencerminkan keadaan bahwa di masyarakat jumlah uang harus ditambah. Dengan bunga yang rendah masyarakat tidak tertarik untuk menabung dan suku bunga kredit akan turun dan mengakibatkan masyarakat banyak tertarik untuk mengajukan pinjaman ke bank. Dengan demikian jumlah uang yang beredar di masyarakat bertambah. Penurunan suku bunga biasanya dilakukan pada saat perekonomian mengalami kelesuan (resesi).
materi referensi: Nurmawan, S.Pd

B. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

C. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

D. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
sumber : http://putracenter.wordpress.com/

E. Kredit selektif
Politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit

F. Politik sanering
Ini dilakukan bila sudah terjadi hiper inflasi, ini pernah dilakukan BI pada tanggal 13 Desember 1965 yang melakukan pemotongan uang dari Rp.1.000 menjadi Rp.1
sumber : http://www.e-dukasi.net/

Wednesday, April 15, 2009

SIKLUS KEUANGAN DAERAH

belajar bahasa inggris cepat tanpa grammar pertama kali di Indonesia
1. Siklus Anggaran
Anggaran merupakan dokumen yang berisi rencana belanja yang akan dikeluarkan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan rencana pendapatan yang akan diterima untuk menutup belanja serta rencana pembiayaan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus dalam satu tahun anggaran. Penyelenggaraan anggaran melibatkan berbagai pihak khususnya eksekutif dan legislatif. Penyelenggaraan anggaran melalui tahapan-tahapan dikenal sebagai siklus anggaran.
M. Gade dalam buku “Akuntansi Pemerintahan” menyebutkan bahwa siklus anggaran negara Republik Indonesia dapat dibagi dalam lima tahap yaitu:
Tahap 1 : Penyusunan anggaran dan Pengajuan RUU APBN
Tahap 2 : Pembahasan dan Persetujuan DPR;
Tahap 3 : Pelaksanaan, akuntansi anggaran, dan pelaporan keuangan oleh pemerintah;
Tahap 4 : Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan anggaran oleh aparat pengawas fungsional;
Tahap 5 : Pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU perhitungan anggaran negara sebagai pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN dan dilanjutkan dengan penetapan UU.
Secara lebih ringkas Revrisond Baswir dalam buku “Akuntansi Pemerintahan Indonesia” menyebutkan bahwa proses penyelenggaraan APBN terdiri dari 4 tahap kegiatan:
a) penyusunan rancangan anggaran oleh pemerintah;
b) pengesahan rancangan anggaran menjadi anggaran oleh DPR;
c) pelaksanaan;
d) pertanggung jawaban pelaksanaan di hadapan DPR oleh pemerintah.

Sebagai bandingan, Amerika Serikat mempunyai empat tahap (phase) proses
anggaran yaitu:
Phase I : Executive formulation and transmittal;
Phase II : Congressional Authorization and appropriation;
Phase III : Budget execution and control;
Phase IV : Review and audit.

Dari uraian di atas secara umum dapat dikatakan bahwa proses tersebut dimulai dengan penyusunan anggaran oleh pihak eksekutif, pengesahan oleh legislatif, pelaksanaan, dan perhitungan/pertanggungjawaban oleh eksekutif, dan pemeriksaan oleh aparat pengawasan eksternal. Seluruh tahapan memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran sehingga siklus anggarantidak sama dengan tahun anggaran.

Untuk lebih lengkapnya, silahkan download modul pelatihan siklus akuntansi

Perbedaan perbankan konvensional dengan perbankan syariah

belajar bahasa inggris cepat tanpa grammar pertama kali di Indonesia
Perbedaan pokok antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah adalah adanya larangan untuk membayar dan menerima bunga pada perbankan syariah.
Karena bunga melekat pada pinjaman, maka perbankan syariah tidak menggunakan skema pinjaman dalam penyaluran dananya.
Pinjaman hanya digunakan sebagai aktivitas sosial tanpa meminta imbalan. Setiap pinjaman yang disertai dengan imbalan adalah riba.

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah
Bank Konvensional
  1. Bebas nilai
  2. Sistem Bunga
  3. Profit Oriented (kebahagiaan dunia saja)
  4. Hubungan debitur – kreditur
  5. Tidak ada lembaga sejenis DPS (Dewan Pengawas Syariah)
Bank Syariah
  1. Berinvestasi pada usaha yang halal
  2. Bagi Hasil
  3. Profit dan falah oriented (Kebahagiaan dunia akhirat)
  4. Hubungan kemitraan penjual-pembeli
  5. Ada DPS (Dewan Pengawas Syariah)


Perbedaan sisitem bunga dan bagi hasil

Sistem Bunga
  1. Asumsi selalu untung
  2. Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman
  3. Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank sesuai dg fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat/menurun tdk dapat dihindari nasabah dlm masa pembayaran angsuran kreditnya
  4. Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun untung besar
Sistem Bagi Hasil
  1. Ada kemungkinan untung rugi
  2. Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan/keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan
  3. Margin keuntungan untuk bank ditambah pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga akhir masa akad. Porsi bagi hasil berdasarkan nisbah tetap sama sesuai akad hingga akhir masa perjanjian pembiayaan (untuk pembiayaan konsumtif)
  4. Jumlah pembagian bagi hasil berubah-rubah tergantung kinerja usaha

Saturday, April 11, 2009

Dampak Krisis AS di Indonesia Dan Kebijakan Yang Diambil Pemerintah Indonesia

belajar bahasa inggris cepat tanpa grammar pertama kali di Indonesia
Apakah Dampak krisis ekonomi Amerika Serikat di Indonesia?
Krisis ekonomi di AS mengakibatkan pengeringan likuiditas sektor perbankan dan insitusi keuangan nonblank yang disertai berkurangnya transaksi di sector keuangan. Pengeringan likuiditas akan memaksa para investor dari institusi keuangan AS untuk melepas kepemilikan saham mereka di pasar modal Indonesia untuk memperkuat likuiditas keuangan institusi mereka.
Aksi tersebut akan menjatuhkan nilai saham dan mengurangi volume penjualan saham di pasar modal Indonesia. Selain itu, beberapa perusahaan keuangan Indonesia yang menginvetasikan dananya di instrument investasi institusi-institusi keuangan di AS tersebut juga mendapat imbas krisis ekonomi AS. Krisis ekonomi di AS yang merambah ke beberapa negara lainnya akan mengancam perdagangan beberapa produk Indonesia yang di ekspor ke AS, Jepang dan kawasan Uni Eropa yang telah berlangsung sejak lama. Hal itu sangat berbahaya mengingat produk ekspor Indonesia sangat bergantung pada negara-negara tersebut, sedangkan di dalam negeri produk yang sama kalah bersaing dengan produk impor China yang lebih murah.

Kebijakan Pemerintah Untuk Menekan Krisis Global
Berkaitan dengan terjadinya krisis keuangan di AS, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan 10 Arahan (Direktif Presiden RI) untuk Menekan Dampak Krisis Ekonomi AS. Arahan tersebut ditujukan untuk memelihara pertumbuhan ekonomi serta menyelamatkan perekonomian Indonesia dari krisis keuangan global.
Apa maksud Arahan Presiden tersebut?
Arahan tersebut diberikan untuk memelihara momentum kebangkitan perekonomian nasional dan mengelola dampak krisis keuangan global, agar tidak mengancam pertumbuhan perekonomian Indonesia.
10 Arahan Presiden untuk menekan (meminimalkan) Dampak Krisis Ekonomi Amerika Serikat :
  • Semua kalangan harus tetap optimis, dan bersinergi dalam menghadapi krisis tersebut untuk memelihara momentum pertumbuhan dan mengelola serta mengatasi dampak krisis. Kita tidak perlu panik, tetapi harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat.
  • Dengan kebijakan dan tindakan yang tepat, kerja keras dan upaya maksimal, semua pihak tetap mempertahankan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Untuk itu, pemerintah terus menjaga konsumsi, pembelanjaan pemerintah, investasi, ekspor dan impor. Belajar dari krisis 1998, pemerintah akan terus mendorong perekonomian perekonomian domestic yakni sektor UMKM, pertanian, dan sector informasi.
  • Optimasi APBN 2009 untuk memacu pertumbuhan dan membangun social safety net dengan memperhatikan sejumlah hal antara lain:
  1. Alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan stimulasi pertumbuhan lainnya (growth and employment).
  2. Alokasi penanggulangan kemiskinan dengan empati kepada kaum miskin dan program 3 klaster.
  3. Defisit anggaran harus tepat dan rasional, tidak mengganggu pencapaian “sasaran kembar” (growth with equity) dan tetap dapat dibiayai/ditutup seimbang dalam situasi keuangan global dewasa ini.
  • Tetap melakukan efisiensi serta pembatasan pada pembelajaan yang konsumtif dan yang dapat ditunda.
  • Dunia usaha khususnya sektor riil harus tetap bergerak meskipun ekspansi bisa berkurang akibat krisis. Bank Indonesia (BI) dan jajaran perbankan harus mengembangkan kebijakan agar kredit dan likuiditas senantiasa tersedia. Sementara, pemerintah mengeluarkan kebijakan regulasi iklim dan insentif. Adapun, pihak swasta harus lebih adaptif dan terus mempertahankan kinerja, tetap mencari peluang dan share the hardshift.
  • Semua pihak diharapkan agar cerdas menangkap peluang (opportunity) untuk melakukan persaingan dan kerjasama ekonomi lain dengan negara-negara sahabat.
  • Diperkirakan Ekonomi Asia, terutama RRC akan tetap baik. Kondisi pasar di Amerika dan Eropa saat ini akan lebih tertutup dan melemah untuk menerima ekspor produk Indonesia. Oleh karena itu diperlukan inovasi produk yang lebih kompetitif.e. Menggalakkan kembali penggunaan dan konsumsi produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat. Hal tersebut penting agar netto ekspor-impor tetap positif, neraca pembayaran (BOP) tidak terancam defisit serta akan memperkuat dan menambahkan pasar domestik.f. Menteri terkait diimbau untuk memberikan insentif/ disinsentif agar masyarakat Indonesia tetap menggunakan produksi dalam negeri. Upaya tersebut yang ditujukan untuk mencegah dumping barang luar negeri belok ke pasar dalam negeri. Presiden menginstruksikan kepada jajaran pemerintah agar dalam procurement lebih mengutamakan produk industri nasional.
  • Saling memperkokoh sinergi dan kemitraan atau partnership antara Pemerintah, Bank Indonesia dan jajaran perbankan serta swasta atau dunia usaha. Cegah dan hilangkan mistrust dan prejudice. Semua pihak berperan penting yaitu pemerintah memerlukan penerimaan (revenue) untuk membiayai pembangunan, swasta/Bisnis menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pajak dan Bank Indonesia dan perbankan dengan kebijakan moneter, mendanai sektor riil dan mengelola inflasi. Presiden berharap, jika ada masalah, hendaknya dipecahkan dengan baik dan menghindari tindakan yang bersifat unilateral sepanjang tidak melanggar hukum.
  • Semua kalangan diminta menghindari sikap egosektoral, perilaku “business as usual”, dan memandang remeh masalah yang dihadapi. Presiden menegaskan pentingnya bekerjasama/berkoordinasi antar instansi terkait sebab betapapun penting dan kuatnya sebuah institusi tidak akan pernah bisa bekerja sendiri.
  • Berkaitan dengan tahun politik 2008 dan tahun pemilu 2009, Presiden meminta semua kalangan agar tidak melakukan langkah non partisan dalam menghadapi dan mengatasi dampak krisis keuangan global ini. Pemerintah, Bank Indonesia, DPR, DPD, Dunia Usaha, dan pelaku lainnya diharapkan dapat berperan positif dan konstruktif.
  • Semua pihak diminta melakukan komunikasi dengan tepat dan bijak kepada rakyat dengan informasi yang jujur dan tidak membuat pernyataan yang membuat masyarakat panik. Presiden menegaskanpentinnya peran pers dan media massa untuk menyebarluaskan informasi yang tepat dan bijak.

Mengacu pada krisis ekonomi tahun 1998, apa langkah-langkah prioritas yang dilakukan pemerintah?
Langkah-langkah prioritas yang dilakukan adalah:
  1. Mengutamakan proteksi rakyat kecil. Memastikan kebutuhan sehari-hari, biaya kesehatan, pendidikan dan layanan publik lainnya tidak mengalami gangguan.
  2. Memastikan sektor riil terus bergerak. Pemerintah terus memelihara komunikasi dengan dunia usaha. Selain itu, Bank Indonesia, dan jajaran perbankan juga memastikan agar ada likuiditas, ketersediaan kredit dan lain-lain, untuk menjaga sektor riil.
  3. Terkait gonjang-ganjing pasar saham dan fiskal, banyak hal yang berada di luar jangkauan pemerintah karena harus tunduk pada hukum global.

Apakah Upaya pemerintah pada sektor riil agar perekonomian tetap stabil?
Langkah kebijakan pemerintah untuk menjaga agar perekonomian tetap stabil di tengah krisis adalah :
  1. Mendorong percepatan belanja pemerintah dan penyerapan anggaran dengan merevisi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
  2. Mendorong kinerja sektor riil dengan insentif dan disinsentif dalam berbagai bentuk, contohnya kemudahan perijinan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.
  3. Tetap berupaya menarik penanaman modal dari luar negeri dengan memperbaiki beberapa masalah yang dikeluhkan investor untuk mengendalikan impor untuk jenis barang konsumtif, dengan meningkatkan pengadaan dalam negeri.
  4. Mengantisipasi adanya proteksi perdagangan tiap-tiap negara yang berpotensi menguatnya perlindungan terhadap produk dalam negerinya, antara lain dengan mempersiapkan diri apabila ada tuduhan dumping.
  5. Meningkatkan pengamanan pasar domestik dari produk impor ilegal dan produk impor yang legal tetapi dilatari dumping. Pembatasan laju impor diambil untuk melindungi industri dalam negeri dari membanjirnya produk luar negeri.
  6. Dari segi daya beli masyarakat, pemerintah mendorong laju penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan perpanjangan pemberian bantuan program-program pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan pengangguran, antara lain: Bantuan Langsung Tunai, penyaluran Beras untuk Rakyat Miskin, Bantuan Operasional Sekolah, Program Keluarga Harapan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Kredit Usaha Rakyat, Revitalisasi Modal Ventura.
Insentif yang diberikan pemerintah untuk mendorong kinerja sektor riil
Pemerintah akan menerapkan insentif ekspor berupa perbaikan iklim dan pengurangan biaya transaksi ekspor. Kebijakan ini dibuat untuk mencegah imbas krisis keuangan global. Selain itu pemerintah juga akan merestitusi pajak penjualan dan bea masuk termasuk strategi ekspansi ke pasar baru dan mengamankan dari produk ilegal.


Apa yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan neraca ekspor?
Untuk tetap mempertahankan neraca ekspor, pemerintah akan mengalihkan ekspor yang tidak terserap di AS ke sejumlah negara yang tidak terkena imbas krisis keuangan, antara lain negara-negara Asia, seperti RRC, Korea, Taiwan, dan India.
Selain negara-negara di kawasan Asia, pemerintah berencana menembus pasar baru yang masih memiliki kekayaan alam dan tidak terlalu kena dampak krisis global, antara lain Brasil (Amerika Latin), Timur Tengah, dan Rusia. Khusus untuk Brasil, produk yang ditawarkan adalah barang-barang konsumsi, bangunan, dan juga beberapa produk pertanian seperti karet. Sementara, untuk Timur Tengah karena sedang ada pembangunan besar-besaran maka barang yang ditawarkan adalah bahan bangunan, cendera mata, perabotan, bahkan barang-barang konsumsi.
Sektor yang lain yang ditingkatkan untuk meningkatkan devisa Negara
Ada dua sektor devisa yang memiliki tingkat devisa tinggi, yaitu sektor pariwisata dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Sejauh ini kedua sektor ini masing - masing menyumbang peneriaan devisa sebesar USD 6 miliar per tahun.

Upaya pemerintah di sektor moneter
Pemerintah, dalam hal ini melalui BI akan menempuh beberapa langkah, yaitu memperkuat likuiditas sector perbankan, menjaga pertumbuhan kredit pada tingkat yang sesuai untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan terkait kebijakan neraca pembayaran.
Upaya tersebut adalah :
  1. Antisipasi dari pengeringan likuiditas global dengan memperkuat sektor perbankan, pertumbuhan kredit dijaga pada level yang tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.
  2. Mencari pembiayaan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara dari sumber non pasar, seperti sumber-sumber bilateral maupun multilateral pertumbuhan ekonomi.
  3. Memantau neraca pembayaran dengan menjaga momentum arus modal ke dalam negeri.
  4. Memantau penggunaan anggaran kementerian dan lembaga Negara

Upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya “rush”
Bila nasabah menarik dana mereka secara besarbesaran, maka perbankan akan kehilangan likuiditasnya dan terancam bangkrut karena tidak bisa membayar kewajibannya, dan apabila hal ini terjadi akan mempengaruhi kondisi fundamental perekonomian Negara.
Pemerintah meningkatkan penjaminan simpanan nasabah di bank yang sebelumnya hanya Rp100juta menjadi Rp2miliar, untuk menarik kepercayaan masyarakat atas keamanan dana mereka di bank.

Upaya hukum yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global
Bank Indonesia dan Pemerintah (termasuk peranan lebaga penjaminan simpanan) memperkuat protocol implementasi fi nancial safety net dan peran lender of the last resort dengan tetap memperhatikan aspek governance, sehingga terdapat mekanisme yang semakin tajam apabila terjadi krisis likuiditas perbankan dan obligasi. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah mendorong percepatan pembahasan RUU Financial Safetynet. Selain itu, pemerintah mengeluarkan Perppu Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI dan Perppu tentang Perubahan Atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang LPS.

Apa sebenarnya yang dibahas dalam RUU “Financial Safety Net” tersebut?
Rancangan Undang-Undang Financial Safety Net atau Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) merupakan suatu dasar hukum untuk mengantisipasi ketahanan sistem keuangan. RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan merupakan payung hukum bagi otoritas, pemerintah dan Bank Indonesia, ketika harus mengambil tindakan emergency dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional. Saat ini draft Rancangan Undang-Undang JPSK sedang disiapkan oleh BI dan pemerintah. Keperluan dibentuk fi nancial safety net, yaitu, agar jelas tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik serta pemberian fasilitas pembiayaan darurat bersumber pada pendanaan yang berasal dari APBN.

Kebijakan moneter lainnya
Terkait dengan pengeringan likuiditas di pasar keuangan dan perbankan, Bank Indonesia menyederhanakan aturan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk menambah kepercayaan diri bank terhadap kondisi likuiditas perbankan yang melemah akibat krisis keuangan global. Giro Wajib Minimum (statutory reserve), atau yang selanjutnya disebut GWM, adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga Bank (DPK). Langkah lain yang ditempuh BI, diantaranya adalah membuka ruang untuk repo Surat Utang Negara (SUN) atau SBI yang diperpanjang masa berlakunya hingga tiga bulan. BI menurunkan setoran Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan, dari total 9,08 persen menjadi 7,5 persen.

Wednesday, April 8, 2009

Pengkodean dalam Sistem Informasi Akuntansi

belajar bahasa inggris cepat tanpa grammar pertama kali di Indonesia
PENGERTIAN KODE
Kode adalah suatu rerangka (Framework) yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Pengolahan data akuntansi sangat tergantung pada penggunaan kode untuk mencatat, mengklasifikasikan, menyimpan dan mengambil data keuangan.
Dalam sistem pengolahan data akuntansi, kode memenuhi berbagai tujuan berikut ini :
  • Mengidentifikasikan data akuntansi secara unik
  • Meringkas data
  • Mengklasifikasikan rekening atau transaksi
  • Menyampaikan makna tertentu
Dasar Penyusunan Kode Rekening :
  • Pertama-tama perkiraan-perkiraan dipisahkan antara perkiraan Neraca dan perkiraan Rugi Laba.
  • Baik perkiraan Neraca dan perhitungan Rugi/Laba disusun seperti terdapat dalam Neraca dan Laporan Rugi/Laba
  • Tiap kelompok baik Neraca maupun laporan Rugi/laba disediakan sejumlah Nomer-Nomer Tertentu.Dalam menyediakan Nomer-nomer tersebut perlu diperhitungkan kemungkinan timbulnya perkiraan baru didalam satu kelompok..
Metode Pemberian Kode Rekening
Ada 5 metode pemberian kode rekening, yaitu :
  • Kode Angka atau Alphabet Urut (numerical or alphabetical-sequence code)
  • Kode Angka Blok (block numerical code)
  • Kode Angka Kelompok (group numerical code)
  • Kode Angka Desimal (decimal code)
  • Kode Angka Urut Didahului dengan Huruf (numerical sequence preceded by an alphabetic reference)
Kode Angka atau Alphabet Urut
Dalam metode pemberian kode ini, rekening buku besar diberi kode angka atau huruf yang berurutan
Pemberian kode dengan Kode Angka Urut ini memiliki karakteristik sebagai berikut :
  • Rekening diberi kode dengan angka urut, dari angka kecil ke angka besar.
  • Jumlah angka (digit) dalam kode tidak sama.
  • Perluasan klasifikasi pada suatu rekening akan mengakibatkan perubahan kode semua rekening yang kodenya lebih besar dari kode rekening yang mengalami perluasan.
Contoh
Kode Angka Blok
  • Dalam metode pemberian kode ini, rekening buku besar dikelompokkan menjadi beberapa golongan dan setiap golongan disediakan satu blok angka yang berurutan untuk memberi kodenya.
  • Pemberian kode dengan Kode Angka Blok ini memiliki karakteristik sebagai berikut :
- Rekening diberi kode dengan blok angka yang berurutan, dari angka kecil ke angka besar
- Jumlah angka (digit) dalam kode tidak sama.
- Perluasan klasifikasi pada suatu rekening ditampung dengan menyediakan angka cadangan dalam setiap blok yang diperkirakan akan mengalami perluasan klasifikasi.
- Rincian susunan dan kode rekening dengan menggunakan Kode Angka Blok

Kode Angka Kelompok
Kode Angka Kelompok terbentuk dari dua atau lebih sub-codes yang dikombinasikan menjadi satu kode. Kode Angka Kelompok ini mempunyai karakteristik sebagai berikut :
- Rekening diberi kode angka atau kombinasi angka dan huruf
- Jumlah angka dan/atau huruf dalam kode adalah tetap
- Posisi angka dan/atau huruf dalam kode mempunyai arti tertentu
- Perluasan klasifikasi dilakukan dengan memberi cadangan angka dan/atau huruf ke kanan

Contoh
Tiap Angka dalam tiap Nomor mempunyai Arti tersendiri
Nomor 101 s.d 199 yang masuk golongan aktiva, dapat dibagi sebagai berikut :
Kode Angka Desimal
Desimal berarti persepuluhan. Kode Angka Desimal memberi kode angka terhadap klasifikasi yang membagi kelompok menjadi maksimum 10 sub-kelompok dan membagi sub-kelompok menjadi maksimum 10 golongan yang lebih kecil dari sub-kelompok tersebut.
Pemberian kode dengan Kode Angka Desimal ini memiliki karakteristik sbb :
-Rekening diberi kode dengan angka yang berurutan, dari angka kecil ke angka besar.
-Jumlah angka (digit) dalam kode tidak sama. Klasifikasi besar memiliki jumlah angka yang lebih -sedikit bila dibandingkan dengan klasifikasi rinciannya.
-Perluasan klasifikasi pada suatu rekening dilakukan dengan maksimum pecahan tidak lebih dari 10 Pemberian kode perluasannya dilakukan dengan menambahkan 1 angka di sebelah kanannya.

Persediaan Bahan Baku dibagi maksimum 10 golongan :
Kode Angka Urut Didahului dengan Huruf.
Metode ini menggunakan kode berupa kombinasi angka dengan huruf. Setiap rekening diberi kode angka yang dimukanya dicantumkan huruf singkatan kelompok rekening tersebut. Misalnya :
AL 101
ATL 112
MO 245
AL merupakan singkatan dari Aktiva Lancar, ATL singkatan dari Aktiva Tidak Lancar dan MO singkatan dari Modal.
Hal Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Merancang Kode Rekening
Dalam merancang rerangka kode rekening, berbagai pertimbangan berikut ini perlu diperhitungkan :
- Kerangka harus secara logis memenuhi kebutuhan pemakai dan metode pengolahan data yang digunakan.
- Setiap kode harus mewakili secara unik unsur yang diberi kode.
- Desain kode harus mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan.

oleh : Edie S.Makmoer

Monday, April 6, 2009

Penyebab Krisis Ekonomi Yang Terjadi Di Amerika Serikat

belajar bahasa inggris cepat tanpa grammar pertama kali di Indonesia
Krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat terjadi akibat macetnya kredit properti (subprime mortgage), semacam kredit kepemilikan rumah (KPR) di Indonesia. Hal tersebut diikuti dengan ambruknya lembaga-lembaga keuangan di Amerika Serikat. Sebelum krisis, Alan Greenspan, selaku Ketua The Fed, bank sentral Amerika Serikat, menerapkan suku bunga rendah pada kisaran 1 hingga 2 persen.
Yang menjadi masalah, lembaga keuangan pemberi kredit pemilikan rumah (KPR) di Negeri Paman Sam itu banyak menyalurkan kredit kepada penduduk yang sebenarnya tidak layak mendapatkan pembiayaan. Kemudahan pemberian kredit terjadi justru ketika harga properti di AS sedang naik. Pasar properti yang bergairah membuat spekulasi di sektor ini meningkat. Kredit properti memberi suku bunga tetap selama tiga tahun yang membuat banyak orang membeli rumah dan berharap bisa menjual dalam tiga tahun sebelum suku bunga disesuaikan.

Sementara, untuk memberikan kredit, lembaga-lembaga itu umumnya meminjam dana jangka pendek dari pihak lain, termasuk lembaga keuangan. Perusahaan pembiayaan kredit rumah juga menjual surat utang (mirip subprime mortgage securities ) kepada lembaga-lembaga investasi dan investor di berbagai negara. Beberapa perusahaan pembiayaan kredit rumah, contohnya Fannie Mae & Freddie Mac mendapatkan dana dengan menjual surat utang ke bank komersial, bank devisa, atau perusahaan asuransi, diantaranya Lehman Brothers atau AIG.

Ketika terjadi kredit macet di sektor properti, surat utang yang ditopang oleh jaminan debitur berkemampuan pembayaran KPR rendah itu, mengalami penurunan harga, sehingga mempengaruhi likuiditas keuangan pasar modal dan sistem perbankan.

Friday, April 3, 2009

Kertas Kerja Pemeriksaan

belajar bahasa inggris cepat tanpa grammar pertama kali di Indonesia

Kertas Kerja adalah catatan yang dipersiapkan dan disimpan oleh auditor yang isinya meliputi prosedur audit yang diterapkan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh serta kesimpulan yang dicapai dalam penugasan audit. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 339 (PSA No. 15)

Pada bagian Pendahuluan, SPAP SA Seksi 339 dijelaskan bahwa “Auditor harus membuat dan memelihara kertas kerja, yang isi maupun bentuknya harus didesain untuk memenuhi keadaan-keadaan yang dihadapinya dalam perikatan tertentu. Informasi yang tercantum dalam kertas kerja merupakan catatan utama pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh auditor dan kesimpulan-kesimpulan yang dibuatnya mengenai masalah-masalah yang signifikan”.


Fungsi Kertas Kerja Pemeriksaan

1. Sebagai pendukung utama bagi laporan auditor, termasuk representasi tentang pengamatan atas standar pekerjaan lapangan. Selain itu, kertas kerja juga merupakan bukti pendukung utama yang memungkinkan auditor membela diri apabila hasil kerjanya dipermasalahkan dikemudian hari.

2. Membantu auditor dalam pelaksanaan dan supervisi audit.

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, kertas kerja harus direncanakan dan dipergunakan untuk meningkatkan pelaksanaan penugasan audit seefisien dan seekonomis mungkin. Kertas kerja harus berisi catatan mengenai prosedur audit yang memadai dan lengkap yang dilakukan dalam pemeriksaan laporan keuangan serta kesimpulan yang dicapai.

Kuantitas, bentuk, dan isi kertas kerja untuk penugasan khusus akan berlainan tergantung pada keadaan masing-masing penugasan tersebut.

Faktor-faktor berikut ini dapat mempengaruhi pertimbangan auditor mengenai kuantitas, bentuk dan isi kertas kerja :

1. Sifat dasar penugasan

2. Sifat dasar laporan auditor

3. Sifat dasar laporan keuangan, lampiran atau informasi lain yang dilaporkan oleh auditor

4. Sistim pembukuan yang ada pada perusahaan klien

5. Cukup tidaknya pengendalian intern terhadap pencatatan akuntansi

6. Tingkat supervisi dan penelaahan yang diperlukan

Paragraf 5 SPAP SA Seksi 339 menjelaskan mengenai Isi Kertas Kerja.

Kuantitas, tipe, dan isi kertas kerja bervariasi dengan keadaan yang dihadapi oleh auditor, namun harus cukup memperlihatkan bahwa catatan akuntansi cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan serta standar pekerjaan lapangan yang dapat diterapkan telah diamati.

Kertas kerja biasanya harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan :

1. Pekerjaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik

2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan

3. Bukti audit yang telah diperoleh, prosedur audit yang telah ditetapkan, dan pengujian yang telah dilaksanakan, memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

Jadi, pada dasarnya proses perancangan kertas kerja audit yang memadai sangatlah tergantung kepada keahlian serta pengalaman audit field work seorang auditor.

Selain itu, menurut saya, daya nalar dan daya imajinatif juga sangat mendukung dalam merancang kertas kerja audit sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan maupun kekeliruan penyajian laporan keuangan sebuah perusahaan yang sedang diaudit.

Lebih lanjut, menurut saya, merancang kertas kerja audit adalah sebuah seni. Diperlukan seorang seniman audit yang baik untuk dapat menciptakan karya seni berupa kertas kerja audit yang baik pula.


Kertas kerja audit dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu :

1. Permanent File; berisi informasi penting yang berkesinambungan bagi suatu penugasan pemeriksaan dan dimaksudkan untuk menyimpan data historis atau data berkesinambungan sebagai sumber informasi yang penting untuk pelaksanaan audit dari tahun ke tahun. Contoh : Akta Pendirian Perusahaan, Informasi Bisnis dan Jenis Usaha Klien (UCBIQ), Perjanjian Pinjaman dan Kontrak Jangka Panjang dan lainnya.

2. Current File; berisi kertas-kertas kerja yang dapat digunakan selama pemeriksaan tahun berjalan. Misalnya : Draft Laporan Auditor, Laporan Keuangan Perusahaan (Inhouse/Home Statement), Laporan Audit Final, Management Letter, Surat Representasi Klien, Review Points, Kertas Kerja Perencanaan Audit, Kertas Kerja Pengujian Substantif seperti Working Balance Sheet, Working Profit and Loss, Ayat Jurnal Koreksian Auditor, Audit Program dan kertas kerja lainnya yang berkaitan dengan audit tahun berjalan.

3. Tax File; berisi informasi yang berkaitan dengan kewajiban klien dibidang perpajakan tahun berjalan, tahun-tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Berkas ini juga berfungsi sebagai dasar pengisian SPT Tahun berjalan.

Kepemilikan dan penyimpanan kertas kerja.

Berdasarkan Paragraf 6, 7 dan 8 SPAP SA Seksi 339

Kertas kerja adalah milik auditor. Namun hak dan kepemilikan atas kertas kerja masih tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang berkaitan dengan hubungan yang bersifat rahasia dengan klien.

Seringkali kertas kerja tertentu auditor dapat berfungsi sebagai sumber acuan bagi kliennya, namun kertas kerja harus tidak dipandang sebagai bagian dari, atau sebagai pengganti terhadap, catatan akuntansi klien.

Auditor harus menerapkan prosedur memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya dalam periode yang dapat memenuhi kebutuhan praktiknya dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai penyimpanan dokumen.

Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik mewajibkan Akuntan Publik dan/atau KAP untuk memelihara Laporan Auditor Independen, Kertas Kerja serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa selama 10 (sepuluh) tahun.

Sumber : http://auditme-post.blogspot.com/

Wednesday, April 1, 2009

Uang dan Inflasi

belajar bahasa inggris cepat tanpa grammar pertama kali di Indonesia
Barter dan Evolusi Uang
• Kesulitan dalam Barter
– Kurang memiliki angka penyebut yang sama (lack of common denominator)
– Barang tidak dapat dibagi-bagi (indivisibility of goods)
– Keharusan adanya dua keinginan yang sama (double coincidence of wants)

• Fungsi asli uang:
– Alat pertukaran (Medium of Exchange)
– Satuan nilai (Unit of Account)

• Fungsi turunan uang:
– Alat penyimpan nilai (store of value)
– Ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deffered payment)

Fungsi Uang Modern
(Glyn Davies, A History of Money from Ancient Times to the Present Day, 2002)

• Fungsi Khusus
– Alat pertukaran (Medium of Exchange)
– Satuan nilai (Unit of Account)
– Alat penyimpan nilai (store of value)
– Ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deffered payment)
– Alat pembayaran (means of exchange)
– Alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (common measure of value)
• Fungsi Umum
– Aset likuid (liquid asset)
– Faktor dalam rangka pembentukan harga pasar (framework of the market allocative system)
– Faktor penyebab dalam perekonomian (a causative factor in the economy)
– Faktor pengendali kegiatan ekonomi (controller of the economy)

Uang dalam Islam
• Islam mengakui dan mendorong tegak-nya fungsi asli uang.
– Larangan menimbun (kanz) emas dan perak
• “Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkan-nya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (QS At-Taubah: 34)
– Penimbunan akan menghilangkan fungsi medium of exchange dan unit of account dari emas dan perak, sehingga transaksi ekonomi terhenti dan perkembangan ekonomi terhambat.
– Larangan menimbun harta (kanzul mal) hanya dikhususkan untuk emas dan perak.
– Di dalam Islam, uang adalah barang publik (public goods).
• Islam membolehkan menabung (saving)
– Menabung (idkhar) adalah menyimpan uang untuk tujuan dan keperluan tertentu sehingga tidak mempengaruhi transaksi ekonomi dan perekonomian.
– Misal: untuk investasi, membeli rumah, menikah, dsb.
• Islam melarang riba
– Riba adalah perolehan harta dengan harta lain yang sejenis dengan saling melebihkan.
– Sharf adalah perolehan harta dengan harta lain yang sejenis dengan saling menyamakan atau yang berbeda jenis-nya dengan menyamakan atau melebihkan.

Bunga dan Time-Value of Money
• Eksistensi bunga didasarkan pada konsep time-value of money yaitu bunga diambil dari uang karena:
– Adanya inflasi yang mengakibatkan turunnya purchasing power;
– Uang adalah produktif;
– Opportunity cost; uang yang dipinjam tidak bisa digunakan untuk keperluan investasi yang akan menghasilkan return.
– Konsumsi sekarang selalu lebih di inginkan dibandingkan konsumsi masa depan;
• Kritik terhadap time-value of money:
– Hanya satu kondisi yang diakomodasi yaitu inflasi, sedangkan deflasi diabaikan.
– Uang tidak akan berkembang dengan sendirinya.
– Investasi selalu dihadapkan pada resiko, bisa positive, zero, bahkan negative return.
– Konsumsi sekarang dan konsumsi masa depan sama penting-nya bagi orang-orang.

Economic-Value of Time
• Islam tidak mengenal konsep time-value of money.
– Uang tidak dapat berkembang dengan sendirinya.
– Konsep bunga terlarang dalam Islam karena:
• Al ghunmu bi la ghurmi (memperoleh return tanpa menanggung resiko sama sekali)
• Al kharaj bi la dhaman (memperoleh income tanpa bertanggung jawab terhadap biaya sama sekali)
• Islam hanya mengakui konsep economic-value of time.
– Waktu hanya memiliki nilai ekonomi jika dan hanya jika dimanfaatkan untuk menambah faktor produksi yang lain sehingga menjadi capital dan dapat memperoleh return.

Perkembangan Sistem Uang
• Uang barang (commodity-backed money)
– Uang yang memiliki nilai komoditi apabila komoditi tersebut digunakan bukan sebagai uang. Contoh: emas dan perak.
– Uang barang harus memiliki sifat:
(i) Persediaannya langka;
(ii) Daya tahan tinggi;
(iii) Bernilai tinggi.

• Uang tanda (token money)
– Uang barang sulit dipakai untuk transaksi besar.
– Dipergunakan sertifikat berharga sebagai pengganti uang barang.
• Uang kepercayaan (fiat money)
– Nilai nominal uang lebih besar dari nilai intrinsik-nya.
– Uang beredar tidak dijamin oleh simpanan emas, dengan dibatalkannya perjanjian Bretton Woods pada 1971.

Sistem Moneter Konvensional
• Fitur utama dari sistem moneter konvensional adalah:
– Fiat Money
– Fractional reserve requirement
– Interest
• Fiat money dan reserve requirement mengizinkan otoritas moneter dan sektor perbankan untuk menciptakan uang (money creation).
– D = 1/r . R dimana 1/r = money multiplier
• Interest rate akan menaikkan uang beredar dalam jangka panjang.
– Bank sentral secara kontinu menambah uang fiat untuk mempertahankan sistem.
– Perbankan secara kontinu memperluas kredit untuk mempertahankan sistem.

Uang Beredar dan Inflasi
• Di banyak perekonomian, uang beredar tumbuh jauh lebih cepat dari sektor riil.
– M.V = P.Y
• Dalam jangka pendek, dengan kecepatan peredaran uang (V) yang stabil, maka ketidakseimbangan pertumbuhan antara uang beredar (M) dan sektor riil (Y) akan direfleksikan pada perubahan tingkat harga agregat (P).
• Tekanan kenaikan harga ini akan lebih terasa ketika PDB potensial telah tercapai.
• Sistem berbasis uang fiat dan bunga akan menyebabkan penggelembungan harga aset.

Penciptaan Uang dan Siklus Bisnis
• Mekanisme penciptaan uang dalam sistem berbasis bunga dan uang fiat ini adalah akar dari fluktuasi dan ketidakstabilan struktural perekonomian.
• Fenomena ketidakstabilan struktural:
– Income velocity, demand for money, dan money multiplier cenderung semakin “kurang” stabil.
– Agregat moneter M1 relatif lebih stabil dibandingkan dengan M2
• Penyebab ketidakstabilan struktural:
– Pesatnya perkembangan sektor keuangan dan majunya inovasi produk keuangan yang menyebabkan kegiatan penciptaan uang (money creation) oleh sistem keuangan menjadi berlipat ganda.
– Terjadinya proses decoupling antara sektor moneter dan sektor riil.
• Siklus perekonomian dengan karakteristik seperti ini adalah:
– Periode penciptaan uang tanpa inflasi tinggi.
– Periode kelebihan uang beredar dengan tekanan inflasioner
– Periode merusak dari uang beredar – kemunduran ekonomi dengan krisis finansial dan perbankan;
– Periode pemindahan krisis dari sektor finansial ke sektor riil.
– Periode pemulihan kembali ke periode 1.

Dampak Penciptaan Uang Beredar
• Disparitas dalam distribusi pendapatan;
– hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menaikkan pendapatan di atas tingkat inflasi.
• Penciptaan kemiskinan;
– dengan inflasi yang persisten, daya beli masyarakat terus menurun sehingga kemiskinan tercipta.
• Sektor pertanian, yang umumnya di sektor ini diterapkan kontrol harga, akan menjadi tidak menarik dibandingkan sektor-sektor lain.
• Kedaulatan ekonomi berpindah ke mereka yang menguasai sistem finansial.
Inflasi dalam Perspektif Islam
• Islam menekankan pentingnya stabilitas nilai uang, bukan bentuk uang itu sendiri.
– Dinar dan Dirham memenuhi kriteria uang yang stabil sehingga di akomodasi walau bukan berasal dari Islam.
– Dinar diterbitkan oleh Raja Dinarius dari Romawi dan dirham diterbitkan oleh Ratu Sasanid Persia.
• Kestabilan nilai uang adalah salah satu sasaran terpenting dari kebijakan moneter Islam.
– Imam Syafi’i (767-820 M) adalah orang pertama yang menganalisis dampak negatif dari inflasi.
– Imam Syafi’i melarang penguasa mencetak dirham tidak murni karena akan merusak nilai mata uang, merugikan terhadap hak orang lain, menyebabkan naiknya harga, sulitnya mendapat pemasukan, dan kerusakan-kerusakan lainnya. (Al-Nawawi, Al-Majmu, juz 6).

Inflasi Menurut Al-Maqrizi (1364-1441 M)
Ighatsat al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah
Syudzur al-Uqud fii Dzikr al-Nuqud

• Inflasi merajalela karena beredarnya dinar-dirham yang tidak murni dan dijadikan-nya fulus sebagai mata uang pokok.
• Al Maqrizi membagi inflasi menjadi dua jenis berdasarkan penyebab-nya yaitu
– Inflasi Alamiah (Natural Inflation)
• Turunnya penawaran agregat
• Naiknya permintaan agregat
– Inflasi karena Kesalahan Manusia (Human-Error Inflation)
• Korupsi dan administrasi pemerintahan yang buruk (corruption and red tape)
• Pajak yang berlebihan (excessive tax)
• Mencari keuntungan dengan pencetakan uang secara berlebihan (excessive seigniorage)

Sistem Dinar Islam
• Stable money; dalam sistem yang sepenuhnya didukung emas (fully gold backed system), penciptaan uang beredar dan dampak buruknya dapat dieliminasi.
• Excellent medium of exchange; emas diterima di seluruh dunia, setiap tempat, setiap masa.
• Minimizes speculation, manipulation, and arbitrage; dengan dinar sebagai mata uang tunggal dunia, maka aktivitas transaksi mata uang akan terhapus.
• Business cycle effects minimizes; dengan pertumbuhan uang beredar yang terkendali, maka fluktuasi perekonomian dapat diminimalisir.
• Dinar diversified risk and promotes trade; ketika negara-negara menyatukan mata uang ke dalam dinar, maka resiko yang inheren dalam sistem mata uang sekarang akan tereliminasi.
• Dinar promote a Just Monetary System; penggunaan dinar akan membuat keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil terjaga dengan baik.
• Promoting economic stability and efficiency; penggunaan dinar di seluruh dunia akan meniadakan kebutuhan terhadap pasar derivatif di pasar keuangan sehingga akan mendorong stabilitas dan efisiensi perekonomian.

Related Posts with Thumbnails